anggota komisi v dpr ri fraksi ppp arwani thomafi mengatakan sistem politik dinasti harus dibatasi, karena berpotensi menyandra hak politik publik.
dalam konteks pemilihan kepala daerah, keberadaan politik dinasti, salah satunya semua kepala daerah adalah Satu keluarga, berpotensi menyandra hak politik dan kebanyakan ditawarkan publik, ujar arwani thomafi di jakarta, kamis.
arwani mengatakan, tidak mampu dipungkiri bila darah politik mengalir selama suatu keluarga, namun hal tersebut tetap mesti dibatasi untuk memberi kesempatan publik lain menduduki posisi politik tersebut.
misalnya calon pertahana tidak boleh mencalonkan keluarganya selama Salah satu periode setelahnya, kami tidak ingin hak yg dipunya kebanyakan publik tersebut tersandra dengan hak dinasti itu, kata arwani.
Informasi Lainnya:
- Tentang oriflame dan DBC Network
- Mengatasi jerawat tanpa obat
- Sehat Dengan Daun Sirsak
- Manfaat Daun Sirsak
menurut arwani, politik dinasti dan berpotensi mempersempit partisipasi publik melalui membiarkan sebuah keluarga menguasai lebih daripada Salah satu jenis, tidak cuma politik, tapi mampu merambah ke jenis ekonomi.
untuk itu, lanjut arwani, meski darah politik tak mampu dihalangi, namun melalui pembatasan tersebut, publik masih memiliki kesempatan membangun demokratisasi di sistem politik.
kedepan, pembatasan-pembatasan itu harus diatur dengan baik, untuk tak terjadi penyanderaan hak politik umum, kata arwani.