badan pemeriksa keuangan (bpk) menemukan sejumlah kelemahan atas pengelolaan juga pertanggungjawaban web jaminan kesehatan penduduk (jamkesmas) serta garansi kesehatan daerah (jamkesda) dalam 33 provinsi berbagai indonesia.
bpk mengambil kesimpulan adanya kelemahan dan signifikan, ujar ketua bpk ri hadi poernomo dalam jakarta, selasa.
hadi menyatakan, kelemahan itu diantara lain belum keberadaan database kepesertaan yang akurat, pemuktakhiran data masyarakat miskin tidak dilaksanakan melalui bagus dan keberadaan perbedaan data penduduk miskin antar instansi.
kemudian, ia melanjutkan, terkandung risiko warga miskin belum memperoleh pelayanan kesehatan tidak mengeluarkan biasa karena tidak tercakup pada program jamkesmas dan jamkesda.
selain itu banyak penyaluran, pencairan, penggunaan juga pertanggungjawaban dana jamkesmas dan belum sesuai melalui pedoman pelaksanaan jamkesmas pada 2010 serta 2011, katanya.
Lainnya: Menurunkan Berat Badan - Obat Pelangsing perut - Melangsingkan Badan - Obat Pelangsing Badan
menurut dia, kelemahan tersebut bisa menganggu tujuan web jamkesmas dan jamkesda agar memenuhi hak penduduk miskin dan tak dapat, sebagaimana amanat uud 1945 pasal 28 h serta uu nomor 23 tahun 1992.
sementara, hasil pemeriksaan bpk mengenai pelayanan kesehatan warga pada pilihan rumah sakit milik pemerintah dan mendapatkan adanya ketidakefisienan selama hal perbekalan farmasi serta standar pelayanan.
hasil pemeriksaan kinerja menunjukkan dibandingkan 66 rumah sakit yang diperiksa, cuma Salah satu rsud yang sudah efektif selama mengelola pelayanan obat dalam instalasi farmasi, papar hadi.
hadi menambahkan kelemahan lain selain pemenuhan kebutuhan perbekalan farmasi yang tidak optimal merupakan tahap pemilihan, perencanaan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian perbekalan farmasi dan belum mengikuti objek wisata semua tahapan.
selain itu, baru ada sarana prasarana instalasi farmasi, rawat inap, dan rawat jalan dan tak pas standar oleh karenanya pelayanan tak optimal, ujarnya.
menurut dia, pemerintah bertanggung jawab mempunyai pelayanan kesehatan warga yang bermutu, tidak berbahaya, efisien juga terjangkau oleh karenanya rumah sakit umum mesti berbenah untuk meningkatkan pelayanan dengan lebih efektif.
dengan itulah, sudah semestinya tak ada masyarakat dan tidak dapat dilayani melalui menarik oleh properti sakit, terutama rumah sakit milik pemerintah, ujar hadi.
saat ini, berdasarkan data 2012, pemerintah sudah memiliki sebanyak 627 unit rumah sakit selama berbagai indonesia.