Amien Rais: ada kesalahan dalam pengelolaan SDA Indonesia

mantan ketua mpr ri amien rais menyatakan ada kesalahan di pengelolaan sumber daya alam pada indonesia, terlebih di bidang pertambangan, oleh karenanya cenderung menguntungkan kepentingan asing dibanding kepentingan rakyat.

sesuai amanah konstitusi, sumber daya alam (sda) adalah milik rakyat juga harus dimanfaatkan sebesar-besarnya supaya kepentingan rakyat, tetapi yang terjadi malahan sebaliknya, ujarnya di yogyakarta, rabu.

menurut dia pada sela acara presidential series lecture bertema kontrak karya proasing: indonesia miskin pada ladang emas, kebijakan pertambangan dalam indonesia tampak karut marut.

hal itu disebabkan bagian asing cenderung mendikte isi kontrak perjanjian kerja sama dan dijalin dengan pemerintah. mereka melalui serakah berlomba-lomba mengeruk kekayaan alam daripada indonesia, sedangkan sangat terbatas faedah dan dirasakan oleh rakyat, katanya.

Informasi Lainnya:

ia mengatakan kondisi tersebut mengakibatkan rakyat indonesia semisal ayam yang mati pada lumbung padi. kekayaan alam dan terlalu melimpah belum dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan signifikan.

bahkan, bukan keuntungan masih manakala ada masyarakat dalam kurang lebih pertambangan yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, kata guru besar fakultas ilmu sosial dan ilmu politik (fisipol) universitas gadjah mada (ugm) itu.

oleh karena tersebut, berdasarkan dia, kaum pengambil kebijakan dalam sektor pertambangan diinginkan segera mengambil cara demi menyelamatkan sumber daya alam indonesia.

masih ada jalan, kita berhak mengerjakan negosiasi ulang kontrak kerja sama yang telah diatur dalam hukum internasional, tutur amien.

rektor universitas islam indonesia (uii) yogyakarta edy suandi hamid menyampaikan, sebagai salah Salah satu bidang investasi dan berperan berguna selama kelangsungan pertumbuhan perekonomian nasional, kontrak karya hendaknya harus mengedepankan prinsip keadilan serta serta menjadikan negara-negara maju sebagai benchmark.

sebagai para intelektualitas kampus sudah saatnya bersama-sama menyebabkan pemerintah untuk mengerjakan evaluasi pada keberadaan kontrak karya dan banyak selama indonesia,