wakil ketua dpd ri laode ida mendesak kementerian tenaga kerja serta transmigrasi juga pemerintah kabupaten tangerang, banten, turut bertanggung jawab kepada kehadiran indikasi perbudakan buruh pabrik wajan dalam wilayahnya.
terjadinya jumlah `perbudakan` kepada buruh pabrik wajan yang berlangsung lumayan lama, salah Salah satu penyebabnya merupakan kurangnya pengawasan daripada pemerintah daerah setempat, tutur laode ida di diskusi perbudakan serta ketenagakerjaan selama indonesia pada gedung mpr/dpr/dpd ri, jakarta, jumat.
pembicara lainnya selama diskusi tersebut adalah direktur eksekutif migrant care anis hidayah serta pakar demografi dari universitas indonesia sonny harry harmadi.
menurut laode ida, kabupaten tangerang merupakan salah Salah satu sentra industri, hendaknya kemenakertrans melalui dinas tenaga kerja juga kepala daerah setempat mengerjakan pengawasan dan ketat terhadap kaum pelaku industri.
Informasi Lainnya:
saya menyayangkan sikap kemenakertrans juga pemerintah kabupaten tangerang dan menanggap angka ini biasa-biasa saja, ujarnya.
laode menyewa semua pihak terkait pada persoalan ketenagakerjaan mampu menuntaskan persentasi ini juga persentasi perburuhan yang lain.
anggota dpd ri daripada provinsi sulawesi tenggara itu menilai angka indisikasi perbudakan pada buruh pabrik wajan tersebut sangat mengenaskan dan mencoreng muka demokrasi indonesia.
dari hasil pengamatan kami, persentasi ini dapat berlangsung berlarut sebab ada dukungan dari oknum anggota polisi, papar laode yang berkunjung ke tujuan pabrik wajan dalam tangareng, banten, pekan lalu.
direktur eksekutif migrant care, anis hidayah, mengatakan kiranya kejadian memilukan dan kerap menimpa pekerja indonesia akibat daripada hukum ketenagakerjaan dan tidak memihak dalam pekerja.
menurut dia, sistem ketenagakerjaan di indonesia memang masih menjalankan bisnis terjadinya praktik perbudakan sebab masih banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia (ham).
anis menilai di ini seluruh persoalan perburuhan cuma dinilai dijadikan persoalan ringan, dan pemerintah tidak bekerja menggunakan langkah awal hingga ke akar permasalahan.
seharusnya, pemerintah dengan menteri tenaga kerja dan transmigrasi langsung membeli Jalan keluar persoalan perburuhan hingga ke akar persoalannya, ujarnya.