indonesia corruption watch mendesak komisi pemilihan publik langsung menganggarkan peraturan filter dana kampanye, menarik agar partai politik maupun calon legislatif.
seharusnya dari parpol dinyatakan lulus verifikasi, agama tersebut dikeluarkan tapi sampai sekarang belum, papar peneliti politik icw abdullah dahlan kepada antara pada jakarta, jumat.
dia menilai peraturan tersebut berguna sebab parpol wajib mencatat dan melaporkan dana kampanyenya, selain untuk memperjelas klausul perihal dana kampanye bersifat umum di undang-undang.
misalnya perihal rekening tiap calon legislatif yang diwajibkan mencari pelaporan dana kampanye sehingga objeknya bukan cuma parpol, ujarnya.
Informasi Lainnya:
menurut dia jika dana kampanye caleg tidak ikut dilaporkan maka pelaporan dana kampanye partai belum memperlihatkan catatan sesungguhnya, dengan begini keluar masuk dana kampanye merupakan tidak terkontrol.
jangan hingga dana dari tindak pidana masuk supaya pendanaan politik, ujarnya.
kpu sendiri tengah mempersiapkan regulasi dan memenage rekening dana kampanye calon anggota legislatif yang mesti dibuka dan dilaporkan pembukuannya dalam peraturan kpu perihal dana kampanye.
pada prinsipnya kami menginginkan ada peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu, ujar ketua kpu husni kamil manik lalu.